Proses Pengajuan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Jika kita sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) ada sebuah dokumen yang cukup penting dalam perpajakkan yaitu SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak). Saat saya dan direktur pergi ke KPP untuk mengurus E-Faktur, semua dokumen yang kami bawa di cek, baik secara manual maupun sistem, satu pertanyaan petugas membuat pengajuan E-Faktur kami batal, pertanyaan petugas adalah perusahaan Bapak belum didaftarkan PKP? jika kami cek baru NPWP saja, jadi untuk proses pembuatan e-faktur silakan Bapak urus terlebih dahulu PKP, akhirnya kami harus proses terlebih dahulu pembuatan dokumen SPPKP

Dalam pengurusan PKP syarat yang harus disiapkan adalah:

1. FC KTP dan NPWP Direktur atau salah satu yang ada di akta perusahaan

2. Akta Pendirian
Jika saat ini memiliki Akta Perubahan silakan untuk dapat di lampirkan juga.

3. SKDU (Surat Keretangan Domisili Usaha)
Dapat dibuat di kantor kecamatan diwilayah usaha anda berdiri saat ini

4. NPWP dan SKT Perusahaan

5. FC Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

6. FC Surat Sewa Kontrak atau Perjanjian lainnya

7. FC KTP Pemilik Sewa

8. FC Pembayaran pajak final atas sewa
Lakukan pembayaran pajak pph sewa terlebih dahulu, jika belum memiliki akses ke https://djponline.pajak.go.id/ silakan untuk melakukan aktivasi, untuk melakukan aktivasi diperlukan e-pin yang di dapat langsung dari KPP, aktivasi tersebut agar dapat membuat e-billing sehingga dapat melakukan pembayaran.

9. FC Rekening Bank Perusahaan

10. Denah Lokasi
Karena akan ada survei dari KPP, makan untuk kemudahan silakan buat denah lokasi agar mudah di temukan perusahaan tersebut atau bisa print out google maps

11. Foto kegiatan usaha

12. Foto bangunan usaha (Berwarna)

13. SPT Tahunan direktur
Untuk SPT tahunan direktur harus 2 tahun, jika mendapatkan informasi hanya 1 tahun atau tidak ada keterangan, silakan anda dapat siapkan untuk SPT tahunan selama 2 tahun, jika anda hanya bawa 1 tahun saja anda akan diminta melengkapi kembali, untuk tempat print atau foto copy di KPP Bekasi Utara cukup jauh, jadi siapkan selengkap mungkin.

Jika kenyataannya dalam usaha gedung yang kita miliki adalah milik sendiri maka syarat 6 dan 8 di ganti menjadi
1. FC Akta Kepemilikan Bangunan
2. FC SPPT PBB
3. FC Rekening Listrik

Jika kenyataannya dalam usaha gedung yang kita miliki adalah virtual office maka syarat 6 dan 8 di ganti menjadi
1. Dokumen Izin Virtual Office
2. Dokumen yang menyatakan Virtua Office sudah PKP
3. Dokumen Kontrak dengan jasa kantor virtual office

Demikian Proses Pengajuan PKP (Pengusaha Kena Pajak) silakan lengkapi dengan selengkap mungkin jangan membuang waktu karena 1 dokumen tidak lengkap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *